Dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari, praktik utang-piutang merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, tidak jarang hubungan utang-piutang mengalami kendala ketika pihak yang berutang (debitur) gagal atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ketika hal ini terjadi, pihak pemberi pinjaman (kreditur) dihadapkan pada dilema antara terus menunggu atau mengambil tindakan hukum. Salah satu solusi awal yang disarankan […]
Dalam dunia usaha, tidak semua perjalanan bisnis berjalan mulus. Banyak perusahaan maupun individu yang terpaksa menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, krisis ekonomi, atau gagal bayar dari pihak lain. Dalam situasi ini, penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia guna mencegah keruntuhan total. Salah satu
Memahami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Read More »
Kurator memegang peran penting dalam proses kepailitan di Indonesia. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditor. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pengertian kurator, dasar hukum, syarat menjadi kurator, tugas dan fungsi kurator, serta aspek pengawasan dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Kepailitan adalah suatu kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses kepailitan adalah salah satu mekanisme hukum yang penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan antara debitur dan kreditur. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam tentang prosedur proses kepailitan di Indonesia, dengan referensi pada
Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua mekanisme hukum penting di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Kami akan membahas secara mendalam tentang kepailitan dan PKPU, termasuk landasan hukum yang mengatur kedua mekanisme ini berdasarkan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
