Perempuan di Indonesia memiliki hak yang dijamin oleh berbagai undang-undang terkait ketenagakerjaan. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara dengan pria, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya, berusaha untuk menciptakan sistem kerja yang dapat mendukung perempuan untuk berkarier dan berkontribusi dalam berbagai sektor. Beberapa hak yang diberikan kepada pekerja perempuan diatur secara rinci dalam undang-undang, mulai dari hak atas cuti, perlindungan selama masa hamil, hingga fasilitas menyusui.
Berikut ini hak-hak perempuan di tempat kerja menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia:
1. Cuti Menstruasi
Salah satu hak penting yang diberikan kepada perempuan di tempat kerja adalah hak untuk mengambil cuti saat menstruasi. Menurut Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja perempuan yang merasakan sakit akibat haid berhak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan yang mengalami rasa sakit yang cukup parah selama menstruasi, sehingga mereka tidak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas. Cuti menstruasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pada kesehatan perempuan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi pekerja perempuan.
2. Cuti Hamil dan Melahirkan
Selain hak untuk cuti menstruasi, pekerja perempuan juga berhak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perempuan yang hamil berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Cuti ini diberikan agar pekerja perempuan dapat memulihkan kondisi tubuh setelah melahirkan, serta memberi waktu untuk merawat anak yang baru lahir. Jika terjadi keguguran, pekerja perempuan juga berhak mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan untuk pulih secara fisik dan mental. Perlindungan ini sangat penting untuk mendukung perempuan agar tetap sehat dan dapat kembali bekerja dengan optimal setelah melahirkan tanpa adanya beban tambahan terkait dengan pekerjaan.
3. Larangan PHK Terhadap Pekerja Perempuan yang Hamil atau Melahirkan
Undang-undang Indonesia memberikan perlindungan yang tegas terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau menyusui. Dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan, diatur dengan jelas bahwa pengusaha tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perempuan yang menikah, hamil, atau melahirkan. Larangan ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan yang berkeluarga dan melahirkan, serta memastikan bahwa perempuan tidak kehilangan pekerjaan karena kondisi biologis mereka. Dengan adanya regulasi ini, perempuan diberikan rasa aman untuk menjalani peran ganda, yaitu sebagai ibu dan pekerja, tanpa khawatir kehilangan mata pencaharian mereka.
4. Perlindungan Selama Hamil
Selain larangan PHK, perempuan hamil juga mendapatkan perlindungan khusus di tempat kerja. Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil dalam kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mereka atau janin yang dikandung. Misalnya, pekerja perempuan yang sedang hamil tidak boleh dipekerjakan di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya, atau di tempat yang memerlukan beban fisik yang berat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin agar tetap dalam kondisi yang aman. Perusahaan juga diharuskan memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung kesejahteraan pekerja perempuan hamil selama masa kehamilan mereka.
5. Fasilitas Menyusui
Undang-undang Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada ibu menyusui di tempat kerja. Pasal 83 UU Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha untuk menyediakan waktu dan fasilitas bagi pekerja perempuan untuk menyusui anaknya selama jam kerja. Fasilitas ini dapat berupa ruang menyusui yang nyaman dan waktu istirahat khusus untuk menyusui. Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan mendukung perempuan untuk tetap dapat memenuhi kewajiban sebagai ibu sekaligus menjalankan kewajiban profesional mereka. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa ibu dapat menyusui anak mereka tanpa harus memilih antara karier dan keluarga.
6. Kesetaraan Upah
Salah satu isu penting yang dihadapi perempuan di dunia kerja adalah kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Konvensi ILO, pekerja perempuan berhak mendapatkan upah yang setara dengan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, perempuan harus dibayar dengan jumlah yang sama jika mereka melakukan pekerjaan yang setara, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini juga mendukung pencapaian kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan.
7. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pekerja perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah Indonesia mengatur berbagai ketentuan terkait perlindungan ini untuk memastikan bahwa pekerja perempuan tidak terpapar risiko pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Pekerja perempuan juga berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang baik selama bekerja. Perlindungan ini mencakup pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan jaminan keselamatan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan. Dengan adanya perlindungan ini, perempuan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman, serta menjaga kesehatan mereka.
8. Fasilitas Khusus untuk Pekerja Malam
Untuk pekerja perempuan yang bekerja pada jam malam, ada perlindungan khusus yang diatur dalam peraturan. Pekerja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dilarang bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk menyediakan transportasi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada jam malam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan yang bekerja pada malam hari, seperti kelelahan atau potensi kekerasan di jalan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang bekerja pada jam malam dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman.
Penutup
Melalui berbagai regulasi ini, negara berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi perempuan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan fisik pekerja perempuan, tetapi juga pada kesetaraan dan kesempatan yang sama di dunia kerja. Dengan adanya peraturan yang mendukung perempuan dalam berbagai aspek kehidupan kerja, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih inklusif, adil, dan setara antara perempuan dan laki-laki di dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Butuh Jasa Hukum? Gunakan Jasa Nobile Bureau.
