Saat membahas sistem hukum di Indonesia, salah satu hal paling penting yang perlu diketahui adalah hierarki hukum. Hierarki hukum menentukan urutan peraturan yang berlaku, serta bagaimana aturan-aturan tersebut saling berhubungan dan digunakan dalam praktik.
Apa Itu Hierarki Hukum di Indonesia?
Secara sederhana, hierarki hukum adalah tingkatan atau urutan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi harus diutamakan dan tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya. Konsep ini menjadi dasar agar semua aturan di Indonesia tetap konsisten dan tidak saling bertentangan.
Dasar Hukum Hierarki di Indonesia
Hierarki hukum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini menjelaskan jenis-jenis peraturan, urutannya, dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam membuat dan menjalankan peraturan.
Urutan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Agar sistem hukum berjalan tertib dan konsisten, Indonesia menerapkan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan. Hierarki ini menentukan tingkat kekuatan dan kedudukan setiap jenis peraturan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, berikut urutan hierarki peraturan di Indonesia:
- UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)
UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi. Semua peraturan lain harus sesuai dengan UUD 1945. - Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Berisi keputusan penting yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. - Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
UU dibuat oleh DPR bersama pemerintah, sedangkan Perpu dikeluarkan Presiden dalam situasi mendesak. - Peraturan Pemerintah (PP)
PP adalah aturan pelaksanaan dari undang-undang. - Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres dibuat Presiden untuk menjalankan kebijakan tertentu. - Peraturan Daerah (Perda)
Perda dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Prinsip-Prinsip dalam Hierarki Peraturan
Dalam menjalankan sistem hukum yang efektif, prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan menjadi landasan penting yang memastikan setiap peraturan berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penerapan aturan di berbagai tingkatan perundang-undangan
Agar semua aturan berjalan harmonis, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi:
- Prinsip Kesesuaian: Semua peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Prinsip Non-Kontradiksi: Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- Prinsip Kepastian Hukum: Hierarki membantu semua pihak mengetahui aturan mana yang harus diikuti.
- Prinsip Fleksibilitas: Dalam kondisi tertentu, aturan yang lebih rendah bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah, asalkan tidak melanggar aturan utama.
Kesimpulan
Hierarki hukum di Indonesia adalah fondasi penting agar sistem hukum berjalan adil dan harmonis. Baik bagi legal officer maupun masyarakat umum, memahami urutan dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa memastikan hukum benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
