Pembebasan Bersyarat: Pengertian, Syarat dan Cara Pengurusannya

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya pemasyarakatan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat secara bertahap. Proses ini membantu narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebelum masa pidana berakhir sepenuhnya.

Artikel ini akan membahas secara rinci pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban narapidana, hingga kondisi yang dapat menyebabkan penolakan atau pembatalan pembebasan bersyarat.

Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu bentuk kebijakan pembinaan narapidana di luar Lapas yang diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat tertentu. Kebijakan ini bertujuan agar narapidana dapat secara perlahan menjalani proses reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat sebelum masa pidana berakhir. Kebijakan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023.

Dasar Hukum

Pembebasan bersyarat memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, yaitu:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, memberikan arahan tentang pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan ini secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, termasuk pembebasan bersyarat. Di dalamnya dijelaskan prosedur administrasi, syarat yang harus dipenuhi, serta mekanisme pengawasan selama masa pembebasan bersyarat berlangsung.

Dasar hukum ini tidak hanya memberikan pedoman yang jelas tentang syarat dan prosedur pembebasan bersyarat, tetapi juga menjabarkan hak dan kewajiban narapidana selama menjalani masa tersebut. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan narapidana dapat menjalani proses reintegrasi ke masyarakat secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah hak narapidana untuk bebas lebih awal dari masa hukuman penuh dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat:

1. Telah menjalani masa pidana tertentu

Narapidana wajib telah menjalani dua pertiga (2/3) dari masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan ketentuan minimal masa yang telah dijalani adalah 9 bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan narapidana telah menjalani sebagian besar hukumannya sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat.

2. Berperilaku baik

Selama menjalani hukuman, narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran tata tertib atau aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Perilaku baik ini harus dibuktikan, terutama selama 9 bulan terakhir masa pidana, untuk menunjukkan adanya perubahan positif dalam diri narapidana.

3. Aktif dalam program pembinaan

Narapidana diharapkan berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang diadakan oleh lembaga pemasyarakatan. Partisipasi aktif ini mencakup keikutsertaan dalam pelatihan keterampilan, pendidikan, atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan integritas moral narapidana. Partisipasi ini juga menjadi gambaran kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

4. Keyakinan penerimaan masyarakat

Salah satu syarat penting adalah adanya keyakinan bahwa narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah pembebasan. Program pembinaan dan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh narapidana harus dianggap memadai untuk memastikan ia dapat berkontribusi positif di masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran atau ketidaknyamanan.

5. Melengkapi dokumen administratif

Narapidana wajib melengkapi dokumen administratif sebagai bagian dari pengajuan pembebasan bersyarat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

Salinan putusan hakim, yang menjadi dasar hukum dari masa pidana yang dijalankan.
Laporan pembinaan dari Kepala Lapas, yang berisi catatan mengenai perilaku dan hasil pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan.
Surat jaminan dari keluarga, yang menyatakan bahwa keluarga bersedia memberikan dukungan dan bimbingan kepada narapidana setelah bebas.
Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri, yang menjadi informasi resmi mengenai proses pembebasan bersyarat narapidana.
Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, narapidana dapat mengajukan pembebasan bersyarat untuk mendapatkan kesempatan reintegrasi ke dalam masyarakat secara bertahap dan bertanggung jawab.

Prosedur Pengajuan Pembebasan Bersyarat

Berikut adalah tahapan prosedur pengajuan pembebasan bersyarat secara rinci, dilengkapi dengan penjelasan tiap tahap:

1. Pendataan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan pendataan terhadap narapidana yang memenuhi kriteria pembebasan bersyarat, seperti telah menjalani minimal 2/3 masa hukuman dan menunjukkan perilaku baik selama masa penahanan. Pendataan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kelayakan narapidana.

2. Pengisian Data dan Dokumen

Narapidana atau pihak keluarga diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, seperti surat permohonan, surat jaminan dari keluarga, dan surat keterangan berkelakuan baik dari Lapas. Semua dokumen harus disusun sesuai format yang telah ditetapkan untuk mempermudah proses verifikasi.

3. Pengajuan Usulan ke Tim Pelaksana Pembebasan (TPP)

Setelah dokumen lengkap, usulan diajukan kepada Tim Pelaksana Pembebasan (TPP) di Lapas. TPP akan memverifikasi kebenaran data dan menilai apakah narapidana memenuhi syarat awal untuk pembebasan bersyarat.

4. Sidang TPP

TPP mengadakan sidang khusus untuk mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat. Dalam sidang ini, TPP meninjau berbagai aspek, seperti perilaku narapidana di Lapas, kesiapan untuk kembali ke masyarakat, serta jaminan dari keluarga atau pihak penjamin.

5. Pengiriman Usulan ke Kanwil dan Ditjenpas

Jika usulan disetujui oleh TPP, dokumen akan dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk proses evaluasi lebih lanjut.

6. Keputusan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Ditjenpas akan meninjau usulan tersebut secara menyeluruh. Jika narapidana dinilai layak memperoleh pembebasan bersyarat, keputusan resmi akan diterbitkan. Namun, jika tidak memenuhi syarat, usulan dapat ditolak atau diminta dilengkapi kembali.

7. Pengawasan

Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat wajib menjalani pengawasan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) hingga masa pidananya selesai. Narapidana juga perlu mengikuti pembinaan lanjutan untuk memastikan proses reintegrasi ke masyarakat berjalan dengan baik.

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat benar-benar siap untuk kembali ke masyarakat dengan tetap memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Narapidana

Selama masa pembebasan bersyarat, narapidana memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik untuk mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban narapidana:

Hak Narapidana

Mendapat pembinaan dan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat, baik dalam bentuk konseling, pelatihan keterampilan, maupun pendampingan untuk membantu mereka mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.
Dilindungi hak-haknya sebagai warga binaan, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak mendapatkan layanan kesehatan, dan hak mendapatkan dukungan psikologis jika diperlukan.

Kewajiban Narapidana

Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, termasuk syarat-syarat khusus yang dicantumkan dalam perjanjian pembebasan bersyarat.
Tidak melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang dapat merugikan orang lain, yang bisa mengakibatkan pembatalan pembebasan bersyarat.
Melapor secara berkala kepada petugas pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan sesuai rencana. Laporan ini bisa mencakup perkembangan pribadi, kesulitan yang dihadapi, atau aktivitas yang dilakukan selama masa pembebasan bersyarat.

Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini secara bertanggung jawab, narapidana diharapkan dapat menjalani masa transisi dengan baik dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Penolakan dan Pembatalan Pembebasan Bersyarat

Meskipun narapidana telah memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, keputusan akhir tetap bergantung pada berbagai faktor. Pembebasan bersyarat dapat ditolak atau dibatalkan dalam beberapa kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. Berikut penjelasannya:

1. Penolakan

Pembebasan bersyarat dapat ditolak jika narapidana tidak memenuhi salah satu syarat utama yang telah ditetapkan. Syarat utama tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

Berperilaku buruk selama menjalani masa tahanan, misalnya terlibat dalam konflik atau pelanggaran aturan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Tidak aktif mengikuti program pembinaan yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau konseling.
Penolakan juga dapat terjadi jika ada bukti bahwa narapidana belum menunjukkan penyesalan atas tindakan yang dilakukan atau tidak memiliki kemauan untuk berubah.

2. Pembatalan

Pembatalan pembebasan bersyarat dapat dilakukan jika narapidana melanggar ketentuan selama masa pembebasan bersyarat. Pelanggaran ini mencakup hal-hal seperti:
Melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik tindak pidana ringan maupun berat, selama masa pembebasan bersyarat.
Tidak mematuhi aturan pelaporan yang diwajibkan, seperti tidak hadir dalam pertemuan rutin dengan petugas pembimbing atau tidak memberikan laporan terkait aktivitas selama masa pembebasan bersyarat.
Selain itu, pembatalan juga bisa terjadi jika narapidana kembali terlibat dalam lingkungan atau aktivitas yang berisiko tinggi, yang dapat menghambat proses reintegrasi ke masyarakat.

Dengan memahami kondisi-kondisi ini, diharapkan narapidana yang sedang mengajukan atau menjalani pembebasan bersyarat dapat lebih berhati-hati dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi keberhasilan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Akhir Kata

Pembebasan bersyarat adalah kesempatan penting bagi narapidana untuk membangun ulang kehidupannya di masyarakat. Namun, keberhasilan proses ini bergantung pada pemenuhan syarat, prosedur yang benar, serta dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Dengan memahami dan menjalankan setiap tahapan sebagaimana diatur, semoga narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat bisa melakukan perubahan positif dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik.