20 Jenis Usaha Wajib UKL-UPL Sesuai Regulasi Terbaru

Memulai usaha bukan hanya soal modal dan strategi bisnis. Ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian pelaku usaha, yaitu kewajiban dokumen lingkungan hidup. Salah satunya adalah UKL-UPL.

Banyak pengusaha baru tidak menyadari bahwa jenis usaha mereka termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Akibatnya, proses perizinan terhambat. Bahkan, ada yang sudah beroperasi namun tiba-tiba mendapat teguran dari dinas lingkungan hidup setempat.

Supaya hal itu tidak terjadi padamu, kenali lebih dulu jenis-jenis usaha yang wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dasar Hukum Kewajiban UKL-UPL

Sebelum masuk ke daftar jenisnya, penting untuk memahami landasan hukumnya terlebih dahulu.

Kewajiban UKL-UPL diatur dalam beberapa regulasi utama, yaitu:

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur jenis usaha berdasarkan sektornya
• Peraturan Daerah masing-masing wilayah yang bisa menambahkan jenis usaha tertentu

Regulasi-regulasi ini membagi kewajiban dokumen lingkungan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, usaha berdampak besar wajib membuat AMDAL. Kedua, usaha berdampak menengah wajib membuat UKL-UPL. Ketiga, usaha berdampak kecil cukup membuat SPPL.

Jadi, UKL-UPL berada di tengah. Dampaknya tidak sebesar AMDAL, namun tetap memerlukan pengelolaan dan pemantauan yang terstruktur.

20 Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL

1. Hotel dan Penginapan Skala Menengah

Usaha perhotelan masuk dalam kategori wajib UKL-UPL jika memiliki jumlah kamar dalam rentang tertentu. Biasanya hotel dengan 50 hingga 200 kamar masuk dalam kategori ini.

Alasannya cukup jelas. Hotel menghasilkan limbah cair dari laundry, dapur, dan kamar mandi dalam jumlah besar. Selain itu, konsumsi air dan energinya juga signifikan sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Rumah Sakit dan Klinik Skala Tertentu

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit tipe C dan D, serta klinik rawat inap, termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Ini karena limbah medis yang dihasilkan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar.

Limbah medis mencakup jarum suntik bekas, perban, obat-obatan kedaluwarsa, hingga cairan tubuh pasien. Semua ini memerlukan sistem pengelolaan khusus yang harus terdokumentasi secara resmi dalam UKL-UPL.

3. Industri Makanan dan Minuman Skala Menengah

Pabrik atau industri pengolahan makanan dan minuman dengan kapasitas produksi menengah masuk dalam kategori ini. Mulai dari pabrik tahu, pengolahan ikan, minuman kemasan, hingga industri pengolahan susu.

Usaha ini menghasilkan limbah cair organik dalam jumlah besar. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah tersebut bisa mencemari sungai dan sumber air masyarakat sekitar.

4. Usaha Peternakan Skala Menengah

Peternakan ayam, sapi, babi, atau hewan lainnya dalam skala menengah wajib menyusun UKL-UPL. Skala yang dimaksud biasanya ditentukan berdasarkan jumlah ekor hewan yang dipelihara.

Dampak lingkungan dari peternakan cukup signifikan. Mulai dari bau tidak sedap, limbah kotoran hewan, hingga potensi pencemaran air tanah. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungannya perlu didokumentasikan secara resmi.

5. Perkebunan Skala Menengah

Usaha perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, atau kopi dalam luasan lahan tertentu masuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Biasanya perkebunan dengan luas antara 25 hingga 3.000 hektare tergantung jenisnya.

Dampak yang perlu dikelola meliputi penggunaan pestisida, erosi tanah, perubahan tata air, hingga dampak terhadap keanekaragaman hayati di sekitar area perkebunan.

6. Pertambangan Skala Kecil dan Menengah

Kegiatan pertambangan mineral, batubara, atau bahan galian lainnya dalam skala yang tidak memerlukan AMDAL tetap wajib menyusun UKL-UPL. Ini mencakup pertambangan rakyat yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan pertambangan skala menengah tertentu.

Dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat nyata. Mulai dari perubahan bentang lahan, pencemaran air, hingga kebisingan dan debu yang mengganggu masyarakat sekitar.

7. Industri Tekstil Skala Menengah

Pabrik tekstil dan garmen dengan kapasitas produksi menengah wajib menyusun UKL-UPL. Industri ini dikenal sebagai salah satu penghasil limbah cair terbesar karena proses pewarnaan dan pencucian kain menggunakan bahan kimia dalam jumlah besar.

Limbah cair dari industri tekstil harus melalui proses pengolahan yang benar sebelum dibuang. UKL-UPL memastikan sistem ini dirancang dan dipantau secara berkala.

8. Usaha Bengkel dan Otomotif Skala Besar

Bengkel kendaraan bermotor skala besar, termasuk dealer resmi dengan fasilitas servis lengkap, masuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Usaha ini menghasilkan limbah berbahaya seperti oli bekas, cairan rem, dan suku cadang yang mengandung logam berat.

Oli bekas dan cairan berbahaya lainnya termasuk dalam kategori Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang pengelolaannya diatur secara ketat.

9. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengembang properti yang membangun perumahan dengan jumlah unit atau luas lahan tertentu wajib menyusun UKL-UPL. Biasanya berlaku untuk perumahan dengan luas lahan 5 hingga 25 hektare yang tidak mencapai ambang batas AMDAL.

Dampak yang perlu dikelola meliputi perubahan drainase, peningkatan limpasan air hujan, kebisingan selama konstruksi, hingga dampak sosial terhadap komunitas sekitar.

10. Pembangunan Gedung Komersial

Pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau gedung komersial lainnya dengan luas bangunan dalam rentang tertentu wajib menyusun UKL-UPL. Biasanya berlaku untuk gedung dengan luas lantai antara 5.000 hingga 10.000 meter persegi.

Selain dampak konstruksi, gedung komersial juga menghasilkan limbah operasional yang perlu dikelola, termasuk sistem pendingin udara, limbah dapur, dan pengelolaan sampah dalam jumlah besar.

11. Industri Pengolahan Kayu

Sawmill atau industri pengolahan kayu skala menengah wajib menyusun UKL-UPL. Usaha ini menghasilkan limbah padat berupa serbuk gergaji dan potongan kayu dalam jumlah besar. Selain itu, proses pengolahan sering menggunakan bahan kimia seperti formalin dan cat kayu yang berpotensi mencemari lingkungan.

12. Usaha Perikanan Budidaya Skala Menengah

Tambak udang, ikan bandeng, atau budidaya ikan air tawar dalam skala menengah masuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Dampak yang perlu dikelola meliputi penggunaan pakan dan antibiotik, perubahan kualitas air, serta dampak terhadap ekosistem perairan sekitarnya.

13. Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah potong hewan yang beroperasi secara komersial wajib menyusun UKL-UPL. Usaha ini menghasilkan limbah cair berupa darah dan cairan tubuh hewan dalam volume besar. Selain itu, limbah padat seperti tulang, kulit, dan isi perut hewan juga memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat.

14. Industri Kimia Skala Menengah

Pabrik yang memproduksi atau mengolah bahan kimia dalam skala menengah wajib menyusun UKL-UPL. Ini mencakup industri cat, sabun, deterjen, kosmetik, dan produk kimia rumah tangga lainnya.

Dampak lingkungan dari industri kimia cukup kompleks. Mulai dari emisi udara, limbah cair yang mengandung senyawa berbahaya, hingga risiko kebocoran bahan kimia yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

15. Usaha Pariwisata Berskala Menengah

Kawasan wisata, resort, atau taman hiburan dengan skala kunjungan dan luas lahan tertentu wajib menyusun UKL-UPL. Dampak yang dikelola meliputi pengelolaan sampah dari pengunjung, kebisingan, kepadatan lalu lintas, serta dampak terhadap ekosistem alam sekitar lokasi wisata.

16. Fasilitas Pendidikan Skala Besar

Kampus perguruan tinggi atau sekolah berasrama dengan jumlah penghuni dan luas lahan tertentu masuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Fasilitas pendidikan besar menghasilkan limbah domestik dalam jumlah signifikan dan memerlukan sistem pengelolaan air limbah yang terstandar.

17. Industri Pengolahan Limbah

Usaha yang bergerak di bidang pengolahan atau daur ulang limbah justru juga wajib menyusun UKL-UPL. Ini mencakup perusahaan pengolah limbah elektronik, limbah B3, dan fasilitas daur ulang sampah skala menengah.

Meski bergerak di bidang pengelolaan lingkungan, usaha ini tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, UKL-UPL tetap diperlukan.

18. Usaha Pengisian Bahan Bakar (SPBU)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum wajib menyusun UKL-UPL. Dampak yang perlu dikelola meliputi risiko kebocoran tangki bahan bakar yang bisa mencemari tanah dan air tanah, emisi udara dari proses pengisian, serta pengelolaan limbah B3 dari operasional sehari-hari.

19. Industri Percetakan Skala Menengah

Perusahaan percetakan dengan kapasitas produksi menengah wajib menyusun UKL-UPL. Industri ini menggunakan tinta dan pelarut kimia yang menghasilkan limbah cair dan emisi udara yang perlu dikelola secara terstruktur.

Selain itu, limbah padat berupa kertas reject dan kemasan bahan kimia juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.

20. Kawasan Industri Terpadu Skala Menengah

Pembangunan dan operasional kawasan industri terpadu yang tidak mencapai ambang batas AMDAL wajib menyusun UKL-UPL. Kawasan industri memiliki dampak kumulatif yang kompleks karena menggabungkan berbagai jenis kegiatan industri dalam satu area.

UKL-UPL kawasan industri harus mencakup pengelolaan limbah terpusat, sistem drainase kawasan, pengelolaan kebisingan, serta dampak sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.

Bagaimana Menentukan Apakah Usahamu Wajib UKL-UPL?

Tidak semua jenis usaha dalam kategori di atas otomatis wajib UKL-UPL. Ada beberapa parameter yang menentukan kewajiban tersebut.

Parameter Skala Usaha

Setiap jenis usaha memiliki ambang batas yang ditentukan oleh regulasi sektoral masing-masing. Misalnya, hotel dengan 50 kamar ke atas, perkebunan dengan luas di atas 25 hektare, atau pabrik dengan kapasitas produksi tertentu per hari.

Jika usahamu berada di bawah ambang batas tersebut, kemungkinan kamu cukup menyusun SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang lebih sederhana.

Lokasi Usaha

Lokasi juga berpengaruh. Usaha yang berada di kawasan lindung, zona penyangga, atau area sensitif secara ekologis bisa dinaikkan kategorinya menjadi wajib AMDAL meski skalanya kecil.

Sebaliknya, di beberapa daerah tertentu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis usaha tambahan yang wajib UKL-UPL berdasarkan kondisi lingkungan lokal.

Konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup

Cara paling pasti untuk mengetahui kategori usahamu adalah dengan berkonsultasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Mereka akan memandu kamu berdasarkan jenis usaha, skala, dan lokasi secara spesifik.

Sanksi Jika Tidak Menyusun UKL-UPL

Jangan anggap kewajiban ini bisa diabaikan. Ada konsekuensi serius yang menanti jika usahamu beroperasi tanpa UKL-UPL yang sah.

Sanksi administratif adalah yang pertama kali dijatuhkan. Mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin secara permanen.

Sanksi denda juga bisa dikenakan untuk pelanggaran yang menimbulkan dampak nyata terhadap lingkungan.

Sanksi pidana menjadi ancaman terberat. Berdasarkan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009, pelaku usaha yang beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang sah bisa dipidana penjara dan denda yang sangat besar.

Kesimpulan

Mengetahui apakah usahamu masuk dalam kategori wajib UKL-UPL adalah langkah pertama yang sangat penting. Dari industri makanan, perhotelan, perkebunan, pertambangan, hingga kawasan industri, semua memiliki kewajiban lingkungan yang tidak bisa diabaikan.

UKL-UPL bukan sekadar beban administratif. Ini adalah bukti komitmenmu bahwa usaha yang kamu bangun berjalan dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Jadi, sebelum usahamu beroperasi, pastikan kamu sudah memahami kategorinya, menyusun dokumen yang lengkap, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Langkah ini bukan hanya melindungi lingkungan, tapi juga melindungi kelangsungan usahamu dari risiko hukum di masa depan.

Apriyana. S.H

Apriyana S.H Adalah advokat dan juga kontributor di website Nobile Bureau, Keahlian menulisnya di tuangkan kedalam artikel di dalam website Nobile Bureau