Cara Mengajukan Peninjauan Kembali

Sistem peradilan di Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Akan tetapi, terdapat kemungkinan putusan pengadilan tidak sesuai dengan kenyataan atau terdapat kekeliruan, seperti adanya fakta baru setelah putusan dijatuhkan atau terdapat kesalahan penerapan hukum oleh hakim.

Apabila hal tersebut terjadi, hukum masih memberikan satu kesempatan terakhir untuk memperoleh keadilan yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK). PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang sangat kuat. PK berbeda dengan banding atau kasasi karena merupakan langkah hukum terakhir yang dapat ditempuh setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Artikel ini bertujuan memberikan penjelasan lengkap mengenai tata cara pengajuan PK secara sistematis. Pengetahuan ini perlu dipahami oleh pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Pengertian Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Disebut “luar biasa” karena pada umumnya, putusan yang sudah inkracht bersifat final dan mengikat.

PK memiliki perbedaan mendasar dengan banding atau kasasi, di mana banding dan kasasi dapat menunda pelaksanaan putusan. Umumnya, PK tidak menunda eksekusi putusan kecuali terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang. PK berfungsi sebagai sarana terakhir untuk memperbaiki kekeliruan dalam proses peradilan, dengan tujuan agar kebenaran yang belum terungkap dapat diperbaiki.

Untuk itu, pengajuan PK harus didukung dengan alasan yang jelas serta bukti yang kuat agar dapat membatalkan putusan sebelumnya.

Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Pemahaman terhadap dasar hukum sangat penting sebelum mengajukan PK. Tata cara dan ketentuan PK diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbeda, tergantung pada jenis perkaranya, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN).

Secara umum, dasar hukum PK diatur oleh:

• KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Pasal 263 sampai 269, untuk perkara pidana.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: terutama Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan putusan yang telah inkracht dapat dimohonkan PK.

Peraturan ini wajib dicantumkan dalam surat permohonan PK. Permohonan yang tidak sesuai ketentuan dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak yang Dapat Mengajukan PK

Tidak semua pihak dapat mengajukan PK. Hanya pihak yang secara tegas diatur oleh undang-undang yang memiliki hak tersebut.

a. Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, pihak yang dapat mengajukan PK ialah:

1. Terpidana: Pihak yang telah dijatuhi putusan pidana.
2. Ahli Waris Terpidana: Jika terpidana telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengajukan PK.

Perlu diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) umumnya tidak berwenang mengajukan PK, sebagaimana diatur dalam KUHAP, untuk menjaga perlindungan hak-hak terdakwa.

b. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Pada perkara perdata atau tata usaha negara, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik penggugat maupun tergugat, berhak mengajukan PK sesuai ketentuan yang ada.

Batas Waktu Pengajuan PK

Batas waktu pengajuan PK sangat penting untuk diperhatikan. Apabila permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, PK dapat langsung dinyatakan tidak dapat diterima.

a. Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, KUHAP tidak menetapkan batas waktu pengajuan PK. Artinya, PK dapat diajukan kapan saja selama pemohon memiliki alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan agar prinsip keadilan dan kebenaran tetap dijunjung tinggi.

b. Perkara Perdata

Pada perkara perdata, terdapat batas waktu yang jelas. PK harus diajukan dalam waktu 180 hari (enam bulan) sejak:

• Putusan berkekuatan hukum tetap;
• Ditemukannya bukti baru (Novum);
• Atau terungkapnya adanya kecurangan atau penipuan dari pihak lawan.

Alasan yang Dapat Diterima untuk PK

Mahkamah Agung hanya akan mengkaji alasan yang diajukan dalam permohonan PK tanpa memeriksa ulang seluruh perkara. Secara umum, terdapat tiga alasan utama yang dianggap sah untuk mengajukan PK:

1. Adanya Bukti Baru (Novum)

Alasan ini paling sering digunakan. Pemohon wajib membuktikan adanya bukti penting yang sebelumnya tidak ditemukan atau tidak diketahui selama pemeriksaan di persidangan. Bukti tersebut (Novum) harus sudah ada saat persidangan, tetapi belum dapat diketemukan, dan pengajuan Novum selalu disertai dengan sumpah penemunya.

2. Adanya Pertentangan antara Dua Putusan

Jika terdapat dua atau lebih putusan pengadilan yang isinya bertentangan satu sama lain, maka PK dapat diajukan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Pertentangan ini dapat terjadi pada perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik pada tingkatan peradilan yang sama maupun berbeda. Melalui PK, diharapkan kepastian hukum tetap terjaga.

3. Kekhilafan Hakim atau Adanya Kekeliruan

Alasan ini digunakan apabila hakim telah melakukan kesalahan nyata dalam menerapkan hukum, misalnya menjatuhkan hukuman melebihi ketentuan dalam undang-undang, atau mengabaikan bukti yang relevan tanpa pertimbangan yang jelas. Alasan tersebut harus dijelaskan secara logis dan didukung oleh argumen hukum yang kuat.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Pengajuan PK harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak tertolak. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh:

1. Mendaftarkan Permohonan: Permohonan PK didaftarkan di Pengadilan Negeri yang sebelumnya memutus perkara.
2. Pembayaran Biaya Perkara: Untuk perkara perdata, pemohon wajib membayar biaya perkara. Pada perkara pidana, proses pengajuan biasanya tidak dikenakan biaya.
3. Penyerahan Memori PK: Menyerahkan dokumen berisi uraian alasan dan bukti PK.
4. Pemberitahuan dan Kontra Memori: Pengadilan akan memberitahu pihak lawan yang berhak mengajukan kontra memori sebagai jawaban.
5. Pemeriksaan Berkas: Pengadilan Negeri hanya memeriksa kelengkapan administrasi berkas, bukan pemeriksaan ulang saksi atau bukti secara langsung.
6. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung: Setelah berkas dinyatakan lengkap, Pengadilan Negeri mengirimkannya ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputuskan.

Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk PK

Agar permohonan PK dapat diproses tanpa hambatan, seluruh dokumen berikut harus dilampirkan:

• Surat Permohonan PK: Surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri.
• Memori PK: Dokumen utama berisi uraian lengkap alasan permohonan PK.
• Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Salinan resmi putusan yang akan dimohon PK.
• Bukti Novum (Bila Ada): Bukti baru dalam bentuk asli yang disertai sumpah penemuan.
• Identitas Pemohon: KTP atau identitas sah lainnya dari pemohon atau kuasanya.
• Surat Kuasa Khusus: Untuk permohonan yang diajukan melalui kuasa hukum atau pengacara.

Hal-Hal Penting Sebelum Mengajukan PK

Beberapa hal penting yang harus menjadi pertimbangan sebelum mengajukan PK, antara lain:

1. PK Tidak Menunda Eksekusi: Khusus dalam perkara perdata, meskipun permohonan PK sedang diajukan, pihak lawan tetap berhak meminta pelaksanaan eksekusi putusan. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan jika ada permohonan pengunduran eksekusi yang disetujui secara terpisah.
2. PK Umumnya Hanya Dapat Diajukan Satu Kali: Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga kepastian hukum. Walaupun dalam praktik pidana terdapat pengecualian terbatas, secara umum PK hanya diperbolehkan satu kali. Karenanya, pastikan Anda benar-benar siap sebelum mengajukan PK.
3. Pertimbangan Waktu dan Biaya: Proses PK memerlukan waktu serta biaya, terlebih jika menggunakan jasa kuasa hukum. Pastikan keinginan memperoleh keadilan memang sebanding dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Kesimpulan

Peninjauan Kembali merupakan langkah hukum terakhir bagi pihak yang masih merasa belum memperoleh keadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Proses PK membutuhkan persiapan matang, pemahaman hukum yang baik, dan alasan serta bukti yang jelas, baik berupa novum maupun kekeliruan nyata.

Apabila Anda menghadapi persoalan hukum yang kompleks, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara yang kompeten agar peluang keberhasilan permohonan PK dapat dioptimalkan. Keadilan memang memerlukan perjuangan, tetapi tidak memperjuangkan keadilan justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.