Blog

Hak angket merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif. Hak ini tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 20A dan Pasal 23E, yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wewenang untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai

Menghadapi perceraian adalah proses yang tidak mudah, baik secara emosional maupun administrasi. Bagi pasangan non-Muslim di Indonesia, proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri, berbeda dengan pasangan Muslim yang melalui Pengadilan Agama. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah penting dan persyaratan yang perlu Anda siapkan untuk mengajukan perceraian bagi pasangan non-Muslim. Panduan Mengajukan Perceraian Non

Inilah Masa Berlaku DPO ( Daftar Pencarian Orang)  Ketika berbicara mengenai hukum di Indonesia, istilah DPO atau Daftar Pencarian Orang sering kali mencuri perhatian. Namun, apa itu DPO? Mengapa status ini diberikan, dan berapa lama DPO berlaku? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti DPO, alasan penetapan status tersebut, serta masa berlaku DPO polisi, lengkap

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu masalah serius yang kerap terjadi di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada kerugian material bagi korban, tetapi juga dapat merusak rasa aman masyarakat. Di bawah hukum pidana Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku dan melindungi hak-hak korban. Artikel ini akan memberikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia. KUHP memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, karena menjadi acuan untuk menentukan jenis-jenis tindak pidana dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap