Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua mekanisme hukum penting di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Kami akan membahas secara mendalam tentang kepailitan dan PKPU, termasuk landasan hukum yang mengatur kedua mekanisme ini berdasarkan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan didefinisikan sebagai proses sita umum terhadap semua kekayaan debitur yang pailit, yang pengelolaannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sementara itu, meskipun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak memiliki definisi eksplisit dalam UU Kepailitan, dapat dilihat dari pengaturannya bahwa PKPU merupakan suatu cara yang digunakan oleh debitur atau kreditur ketika debitur dianggap tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Tujuan dari PKPU adalah untuk memungkinkan terjadinya rencana perdamaian antara debitur dan kreditur, yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang agar debitur tidak harus dipailitkan (Pasal 222 UU Kepailitan jo. Pasal 228 ayat [5] UU Kepailitan).
Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (hal. 177) menyatakan bahwa PKPU, atau yang dikenal dengan istilah Suspension of Payment (Surseance van Betaling), adalah masa yang diberikan oleh hakim niaga melalui putusan untuk memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding mengenai penyelesaian utang, termasuk jika diperlukan, melakukan restrukturisasi utang.
Dalam hal permohonan PKPU dan kepailitan diajukan secara bersamaan, UU Kepailitan mengatur bahwa permohonan PKPU harus didahulukan untuk diputuskan terlebih dahulu (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan). Ketika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan kepailitan, maka permohonan PKPU tersebut harus diputus pada sidang pertama.
Perbedaan Utama Antara Kepailitan dan PKPU
Berdasarkan pemahaman di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan antara kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:
| Aspek | Kepailitan | PKPU |
|---|---|---|
| Upaya Hukum | Terhadap putusan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] UU Kepailitan). Selain itu, putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 14 UU Kepailitan). | Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat [1] UU Kepailitan). |
| Pengurusan Harta Debitur | Dikelola oleh kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat [1], dan Pasal 16 UU Kepailitan). | Dikelola oleh pengurus (Pasal 225 ayat [2] dan [3] UU Kepailitan). |
| Kewenangan Debitur | Debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit setelah putusan pailit (Pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan). | Debitur masih dapat mengelola hartanya dengan persetujuan pengurus (Pasal 240 UU Kepailitan). |
| Jangka Waktu Penyelesaian | Tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. | PKPU dan perpanjangannya tidak boleh lebih dari 270 hari setelah putusan PKPU sementara (Pasal 228 ayat [6] UU Kepailitan). |
Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU terletak pada pengelolaan harta debitur, kewenangan debitur untuk mengatur kekayaannya, serta jangka waktu penyelesaian. Kepailitan mengarah pada likuidasi seluruh harta debitur untuk membayar utang-utang yang telah diakui, sementara PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dengan kreditur tanpa harus menghadapi kepailitan.
Memahami Kepailitan dan PKPU
1. Kepailitan
Kepailitan adalah situasi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, kepailitan adalah penyitaan umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan adanya pembagian yang adil di antara para kreditur.
2. PKPU
PKPU adalah keadaan di mana debitur diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk menyusun rencana pembayaran utangnya kepada para kreditur dalam jangka waktu tertentu. PKPU diatur dalam UU Kepailitan, yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian guna menghindari kepailitan.
Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PKPU. Debitur diberikan kesempatan untuk menyusun dan menawarkan rencana pembayaran kepada krediturnya.
Proses dan Syarat Kepailitan
Untuk dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Memiliki dua atau lebih kreditur.
- Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
Proses Pengajuan Kepailitan
Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh:
- Debitur sendiri.
- Satu atau lebih kreditur.
- Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- Bank Indonesia, jika debiturnya adalah bank.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Menteri Keuangan, jika debiturnya adalah perusahaan efek.
Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan menetapkan bahwa permohonan kepailitan harus diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan diajukan. Selama proses ini, pengadilan akan menunjuk kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit.
Proses dan Syarat PKPU
1. Syarat PKPU
Untuk mengajukan PKPU, debitur harus memenuhi syarat utama yaitu tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditur. Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PKPU.
2. Proses Pengajuan PKPU
Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan memenuhi syarat administratif serta disertai dengan rencana perdamaian sementara. Proses PKPU terdiri dari dua tahap utama:
- PKPU Sementara: Pengadilan memberikan penundaan sementara selama paling lama 45 hari sejak tanggal putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (2) UU Kepailitan). Tujuan dari tahap ini adalah memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk menyusun rencana perdamaian.
- PKPU Tetap: Jika dalam jangka waktu PKPU Sementara rencana perdamaian tidak tercapai, debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PKPU Tetap. Masa PKPU Tetap dapat diberikan selama paling lama 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan).
Selama masa PKPU, debitur diberi kesempatan untuk menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada kreditur. Rencana ini harus disetujui oleh mayoritas kreditur dalam rapat kreditur.
Butuh Jasa Hukum? Gunakan jasa Nobile Bureau.
