Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia | Nobile Bureau
Nobile Bureau · Burs Advocates

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Akses dan unduh dokumen hukum resmi Indonesia secara mudah — mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga regulasi sektoral, tersedia dalam satu portal terpercaya.

300+
Klien Aktif
2 Thn
Pengalaman
100%
Dokumen Resmi
Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Nobile Bureau
Sumber
Dokumen Resmi & Terverifikasi
Format
Unduh Langsung (PDF / Tautan Resmi)
Pembaruan
Diperbarui Secara Berkala

Cari peraturan berdasarkan nama, nomor, atau topik hukum

Dokumen Hukum

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

Seluruh dokumen bersumber dari tautan resmi pemerintah dan lembaga negara Republik Indonesia. Tersedia untuk diunduh secara gratis.

Undang-Undang

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan pekerja, pengupahan, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.

Ditetapkan: 25 Maret 2003
Peraturan Pemerintah

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur prosedur AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan persetujuan lingkungan dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko.

Ditetapkan: 2 Februari 2021
Undang-Undang

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mengatur pendirian, pengurusan, pengawasan, pembubaran, dan tanggung jawab perseroan terbatas sebagai badan hukum di Indonesia.

Ditetapkan: 16 Agustus 2007
Peraturan Presiden

Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Mengatur percepatan proses perizinan usaha melalui satuan tugas, reformasi regulasi, dan perbaikan layanan perizinan di tingkat pusat maupun daerah.

Ditetapkan: 22 September 2017
Undang-Undang

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mengatur prinsip dasar perpajakan, kewajiban wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, keberatan, banding, dan sanksi perpajakan di Indonesia.

Ditetapkan: 17 Juli 2007
Undang-Undang

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mengatur penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan mekanisme alternatif lainnya yang disepakati para pihak.

Ditetapkan: 12 Agustus 1999
Peraturan Pemerintah

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Mengatur sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui lembaga OSS, termasuk tata cara pendaftaran, penerbitan, dan pemantauan izin.

Ditetapkan: 21 Juni 2018
Undang-Undang

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law)

Undang-undang yang menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru pada berbagai undang-undang yang sudah ada.

Ditetapkan: 2 November 2020
Peraturan Menteri

Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh

Mengatur kewajiban pengusaha dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, besaran, waktu pembayaran, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan.

Ditetapkan: 8 Maret 2016

Butuh peraturan spesifik yang tidak tercantum di atas?

Minta Dokumen via WhatsApp
Nobile Bureau

Mengapa Menggunakan Portal Ini?

Nobile Bureau, sebagai bagian dari Burs Advocates, menyediakan akses terorganisir terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia dengan tujuan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan profesional hukum dalam mencari referensi regulasi yang valid dan terkini.

Hubungi Tim Kami
Sumber Resmi Pemerintah
Seluruh dokumen terhubung langsung ke portal JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) resmi lembaga negara.
Terorganisir Berdasarkan Kategori
Peraturan dikelompokkan berdasarkan jenis (UU, PP, Perpres, Permenteri) agar mudah ditemukan dan dipahami.
Diperbarui Secara Berkala
Tim hukum kami memantau dan menambahkan regulasi terbaru secara rutin sehingga Anda selalu memperoleh referensi yang mutakhir.
Dapat Diunduh Secara Bebas
Semua tautan mengarah ke dokumen resmi yang dapat diakses dan diunduh oleh publik tanpa biaya.
Didukung Konsultan Hukum
Jika Anda memerlukan analisis atau penjelasan lebih lanjut mengenai suatu regulasi, tim Burs Advocates siap membantu.
Tentang Kami

Nobile Bureau — Bagian dari Burs Advocates

Kami adalah kantor hukum yang berkomitmen memberikan layanan hukum profesional, transparan, dan berorientasi pada solusi bagi individu maupun korporasi di Indonesia.

300+ Klien Aktif

Dipercaya oleh lebih dari 300 klien dari berbagai latar belakang — mulai dari individu, UMKM, korporasi, hingga institusi.

2 Tahun Pengalaman

Dalam waktu singkat, kami telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia layanan hukum yang andal dan berintegritas tinggi.

Advokat Berpengalaman

Tim kami terdiri dari advokat berpengalaman di bidang hukum perdata, korporasi, ketenagakerjaan, lingkungan, dan pidana ekonomi.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jawaban atas pertanyaan umum seputar peraturan perundang-undangan Indonesia dan cara mengaksesnya.

Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang / Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang (UU) dibentuk oleh DPR bersama Presiden dan merupakan regulasi tertinggi di bawah UUD 1945. Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden sebagai aturan pelaksana UU. Peraturan Presiden (Perpres) ditetapkan Presiden untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Masing-masing memiliki hierarki dan cakupan yang berbeda — sehingga PP dan Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU.
Ya. Seluruh tautan unduhan pada portal ini mengarah langsung ke sumber resmi pemerintah, seperti JDIH DPR RI, JDIH Kementerian Hukum dan HAM, JDIH Sekretariat Negara, dan JDIH kementerian terkait lainnya. Dokumen yang bersumber dari JDIH resmi dapat dijadikan referensi hukum yang valid. Namun, untuk keperluan litigasi atau advokasi, kami menyarankan Anda mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan tim hukum Nobile Bureau.
Cukup klik tombol “Unduh” pada kartu peraturan yang Anda butuhkan. Tautan tersebut akan membawa Anda ke halaman resmi sumber pemerintah, di mana Anda dapat mengunduh dokumen dalam format PDF secara gratis. Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut.
Tim hukum Nobile Bureau memperbarui daftar peraturan secara berkala. Namun demikian, mengingat regulasi hukum Indonesia sangat dinamis, kami menyarankan Anda untuk selalu memeriksa tanggal berlakunya suatu peraturan dan memastikan tidak ada perubahan atau pencabutan melalui sumber JDIH resmi. Jika ragu, hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah sistem jaringan resmi pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan masing-masing kementerian/lembaga. Portal JDIH menyediakan akses publik terhadap dokumen hukum yang autentik, sehingga menjadi sumber paling terpercaya untuk peraturan perundang-undangan resmi Indonesia.
Tidak. Akses dan pengunduhan seluruh peraturan perundang-undangan pada portal ini sepenuhnya gratis. Nobile Bureau menyediakan layanan ini sebagai kontribusi dalam mendukung aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Apabila Anda membutuhkan konsultasi atau analisis hukum terkait peraturan tertentu, silakan hubungi tim kami.
Anda dapat menghubungi tim Nobile Bureau melalui WhatsApp di 0813-8743-9323 atau email ke info@nobilebureau.com dengan menyebutkan nama atau nomor peraturan yang Anda butuhkan. Tim kami akan membantu menelusuri dan menyediakan tautan resminya, atau memberikan bantuan hukum lebih lanjut jika diperlukan.
Saat ini portal ini berfokus pada peraturan di tingkat nasional (UU, PP, Perpres, dan Peraturan Menteri). Untuk peraturan daerah, Anda dapat mengaksesnya melalui portal JDIH masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, atau menghubungi kami untuk bantuan pencarian peraturan daerah yang spesifik.
Untuk memverifikasi status berlakunya suatu peraturan, Anda dapat memeriksa bagian “Ketentuan Penutup” dalam teks peraturan itu sendiri, serta menelusuri peraturan penggantinya di JDIH. Cara paling aman adalah berkonsultasi langsung dengan tim hukum Nobile Bureau, yang dapat memberikan analisis status hukum suatu regulasi secara akurat dan terpercaya.
Konsultasi Hukum

Butuh Bantuan Memahami Regulasi?

Tim advokat Nobile Bureau — bagian dari Burs Advocates — siap membantu Anda memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan hukum Anda.

Scroll to Top