Nobile Bureau

Apriyana. S.H

Apriyana S.H Adalah advokat dan juga kontributor di website Nobile Bureau, Keahlian menulisnya di tuangkan kedalam artikel di dalam website Nobile Bureau

Masa Percobaan Kerja

Masa Percobaan Kerja

Masa percobaan kerja merupakan bagian dari proses rekrutmen untuk menilai kemampuan, kinerja, dan kesesuaian pekerja dengan posisi yang diisi. Masa ini biasanya berlangsung di awal masa kerja setelah karyawan diterima. Artikel ini membahas definisi masa percobaan kerja, ketentuan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti untuk menjaga transparansi […]

Masa Percobaan Kerja Read More »

Panduan Lengkap Membuat Surat Perjanjian Investasi

Surat perjanjian investasi adalah instrumen hukum penting dalam bisnis, khususnya untuk mengatur investasi antara dua pihak. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara investor dan penerima investasi, baik perusahaan maupun individu. Artikel ini membahas pengertian, komponen utama, dan langkah-langkah pembuatan surat perjanjian investasi yang sah dan mengikat di Indonesia. Pengertian Surat Perjanjian Investasi

Panduan Lengkap Membuat Surat Perjanjian Investasi Read More »

Panduan Legal Drafting

Panduan Legal Drafting dan Perbedaannya dengan Contract Drafting

Legal drafting adalah keterampilan penting dalam bidang hukum. Proses ini, mulai dari penyusunan kebijakan perusahaan hingga peraturan pemerintah, memerlukan ketelitian dan pemahaman hukum yang mendalam. Blog ini membahas jenis-jenis legal drafting, perbedaannya dengan contract drafting, langkah-langkah penyusunan yang efektif, serta pentingnya dokumen hukum yang baik. Jenis-Jenis Legal Drafting Legal drafting adalah proses penyusunan dokumen hukum

Panduan Legal Drafting dan Perbedaannya dengan Contract Drafting Read More »

fungsi kurator

Pengertian Kurator Beserta Fungsinya

Kurator memiliki peran penting dalam proses kepailitan di Indonesia. Ditunjuk oleh pengadilan, kurator bertugas mengelola dan menyelesaikan harta pailit untuk kepentingan kreditor. Artikel ini membahas pengertian kurator, dasar hukum, persyaratan, tugas dan fungsi, serta pengawasan dan tanggung jawab kurator sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengertian Kurator

Pengertian Kurator Beserta Fungsinya Read More »

cerai non muslim

Cara Mengajukan Perceraian Non Muslim

Perceraian merupakan proses yang menantang, baik secara emosional maupun administratif. Bagi pasangan non-Muslim di Indonesia, perceraian diajukan melalui Pengadilan Negeri, berbeda dengan pasangan Muslim yang melalui Pengadilan Agama. Artikel ini membahas langkah-langkah utama dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengajukan perceraian bagi pasangan non-Muslim. Panduan Mengajukan Perceraian Non Muslim: 1. Menyiapkan Dokumen Persyaratan Sebelum memulai

Cara Mengajukan Perceraian Non Muslim Read More »

Masa Berlaku DPO Polisi dan Cara Mengecek Status DPO 

Inilah Masa Berlaku DPO ( Daftar Pencarian Orang)  Ketika berbicara mengenai hukum di Indonesia, istilah DPO atau Daftar Pencarian Orang sering kali mencuri perhatian. Namun, apa itu DPO? Mengapa status ini diberikan, dan berapa lama DPO berlaku? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti DPO, alasan penetapan status tersebut, serta masa berlaku DPO polisi, lengkap

Masa Berlaku DPO Polisi dan Cara Mengecek Status DPO  Read More »

Apa Itu UU ITE? Penjelasan, Contoh Pelanggaran, dan Sanksi

UU ITE: Pengertian, Tujuan, Contoh Pelanggaran, Sanksi, dan Penerapannya di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang mengatur aktivitas digital di Indonesia. Aturan ini mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, hingga berbagai tindak pidana siber yang terjadi di internet. Perkembangan teknologi digital telah mengubah

Apa Itu UU ITE? Penjelasan, Contoh Pelanggaran, dan Sanksi Read More »

Pasal 368 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pemerasan

Tindak Pidana Pemerasan Menurut Pasal 368 KUHP: Unsur, Contoh Kasus, Sanksi, dan Upaya Hukum Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk menyerahkan uang, barang, hak, atau keuntungan tertentu melalui ancaman, kekerasan, atau tekanan yang melawan hukum. Dalam

Pasal 368 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Read More »

Mengenai Pasal Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan adalah masalah serius di Indonesia yang tidak hanya menyebabkan kerugian material bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat. Di Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku dan melindungi hak korban. Artikel ini membahas Pasal 368 KUHP secara mendalam, termasuk unsur-unsur pemerasan, perbedaannya dengan perampasan

Mengenai Pasal Tindak Pidana Pemerasan Read More »

sidang praperadilan

Panduan Lengkap Cara Pengajuan Praperadilan

Praperadilan : Pengertian, Dasar Hukum, Prosedur Pengajuan, dan Fungsinya dalam Hukum Pidana Indonesia Praperadilan merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, praperadilan sering menjadi sarana bagi tersangka, korban,

Panduan Lengkap Cara Pengajuan Praperadilan Read More »