Untuk mendirikan CV, minimal harus ada dua Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pendiri: sekutu aktif yang mengelola dan sekutu pasif sebagai pemberi modal. Siapkan dokumen seperti KTP, NPWP, KK penanggung jawab, surat domisili, surat pernyataan KBLI, kontak perusahaan, serta surat kuasa jika diwakilkan. Ajukan nama CV ke Kemenkumham melalui sistem SABU dengan ketentuan tertentu, lalu […]
Dalam dunia korporasi, terutama di Indonesia, sering kali muncul pertanyaan tentang legalitas seorang komisaris perusahaan induk yang melakukan rangkap jabatan sebagai karyawan atau komisaris di anak perusahaan. Selain berkaitan dengan aspek hukum, hal ini juga erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik, potensi konflik kepentingan, dan pelaksanaan pengawasan yang efektif. Artikel ini akan membahas
Apakah Komisaris Perusahaan Induk Bisa Menjadi Karyawan di Anak Perusahaan? Read More »
Melaporkan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah langkah yang tepat bagi pekerja yang merasa hak-haknya terabaikan atau mengalami pelanggaran ketenagakerjaan. Pelanggaran yang sering terjadi bisa berkisar dari masalah gaji, jam kerja, PHK sepihak, hingga pelanggaran kontrak kerja. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci tentang cara melaporkan perusahaan ke Disnaker, mulai dari persiapan
Cara Melaporkan Perusahaan di Disnaker degan Benar Read More »
Mendaftarkan merek produk di luar negeri adalah langkah krusial dalam mengembangkan bisnis secara internasional. Hal ini tidak hanya melindungi identitas merek dan reputasi produk, tetapi juga memastikan bahwa produk dapat dipasarkan secara legal di negara tujuan. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang penggunaan merek oleh pihak lain tanpa
Langkah-langkah Mendaftarkan Merek Produk Milik Principal Asing di Luar Negeri Read More »
Perempuan di Indonesia memiliki hak yang dijamin oleh berbagai undang-undang terkait ketenagakerjaan. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara dengan pria, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan tanpa diskriminasi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya, berusaha untuk menciptakan sistem kerja yang dapat mendukung perempuan untuk
Hak Serta Perlindungan Hukum Wanita di Tempat Kerja Read More »
Perceraian adalah keputusan besar yang seringkali menjadi jalan terakhir dalam menghadapi konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Namun, proses untuk mengajukan cerai memerlukan pemahaman yang baik agar Anda dapat melalui setiap tahapannya dengan lancar. Dalam artikel ini, kami akan membahas kapan terjadinya perceraian, syarat-syarat yang harus dipenuhi, cara mengurus perceraian, biaya yang perlu disiapkan,
Panduan Lengkap Tata Cara Sidang Cerai di Pengadilan Agama Read More »
Cara Mudah Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Pilihan Online dan Offline BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang sangat penting bagi pekerja di Indonesia. Program ini melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan santunan kematian. Bagi pekerja formal dan informal, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kini dapat dilakukan dengan mudah secara online maupun
Kepailitan adalah suatu kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses kepailitan adalah salah satu mekanisme hukum yang penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan antara debitur dan kreditur. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam tentang prosedur proses kepailitan di Indonesia, dengan referensi pada
Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dua mekanisme hukum penting di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Kami akan membahas secara mendalam tentang kepailitan dan PKPU, termasuk landasan hukum yang mengatur kedua mekanisme ini berdasarkan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Memahami Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) sering kali digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki dasar hukum, unsur, serta konsekuensi yang berbeda. Kesalahan dalam memahami perbedaan kedua konsep ini dapat berakibat pada kekeliruan dalam menentukan dasar gugatan dan strategi
Perbedaan Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Read More »
