Hak angket merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif. Hak ini tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 20A dan Pasal 23E, yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wewenang untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai […]
Masa percobaan kerja adalah bagian dari proses rekrutmen yang bertujuan untuk menilai kemampuan, kinerja, dan kesesuaian seorang pekerja dengan posisi yang ditempati di perusahaan. Masa percobaan ini umumnya dilakukan pada awal masa kerja karyawan setelah diterima di suatu perusahaan. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai pengertian masa percobaan kerja, ketentuan hukum yang mengaturnya, hak
Surat perjanjian investasi merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam melakukan investasi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Surat perjanjian ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara investor dan perusahaan atau individu yang menerima investasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pengertian, komponen
Panduan Lengkap Membuat Surat Perjanjian Investasi Read More »
Legal drafting merupakan salah satu keterampilan penting dalam dunia hukum. Dari kebijakan perusahaan hingga peraturan pemerintah, proses ini membutuhkan keakuratan dan pemahaman hukum yang mendalam. Blog ini akan membahas jenis-jenis legal drafting, perbedaannya dengan contract drafting, langkah-langkah untuk membuat drafting yang efektif, hingga pentingnya penyusunan dokumen yang baik. Jenis-Jenis Legal Drafting Legal drafting adalah proses
Panduan Legal Drafting dan Perbedaannya dengan Contract Drafting Read More »
Kurator memegang peran penting dalam proses kepailitan di Indonesia. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditor. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pengertian kurator, dasar hukum, syarat menjadi kurator, tugas dan fungsi kurator, serta aspek pengawasan dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Menghadapi perceraian adalah proses yang tidak mudah, baik secara emosional maupun administrasi. Bagi pasangan non-Muslim di Indonesia, proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri, berbeda dengan pasangan Muslim yang melalui Pengadilan Agama. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah penting dan persyaratan yang perlu Anda siapkan untuk mengajukan perceraian bagi pasangan non-Muslim. Panduan Mengajukan Perceraian Non
Inilah Masa Berlaku DPO ( Daftar Pencarian Orang) Ketika berbicara mengenai hukum di Indonesia, istilah DPO atau Daftar Pencarian Orang sering kali mencuri perhatian. Namun, apa itu DPO? Mengapa status ini diberikan, dan berapa lama DPO berlaku? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti DPO, alasan penetapan status tersebut, serta masa berlaku DPO polisi, lengkap
Masa Berlaku DPO Polisi dan Cara Mengecek Status DPO Read More »
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur aktivitas di dunia maya di Indonesia. UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, serta mengatur transaksi elektronik yang melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun badan hukum. Namun, meskipun UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, dalam praktiknya
Apa Itu UU ITE? Penjelasan, Contoh Pelanggaran, dan Sanksi Read More »
Tindak pidana pemerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pemerasan, yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan cara menekan atau mengancam seseorang untuk memberikan sesuatu yang tidak diinginkan, baik berupa uang, barang, atau hal lainnya yang merugikan pihak yang terpaksa menyerah. Tindak
Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu masalah serius yang kerap terjadi di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada kerugian material bagi korban, tetapi juga dapat merusak rasa aman masyarakat. Di bawah hukum pidana Indonesia, pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku dan melindungi hak-hak korban. Artikel ini akan memberikan
