Nobile Bureau

Pidana

tindak pidana khusus

Kajian Yuridis Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Khusus Beserta Contohnya 

Perbedaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terletak pada dasar hukum yang mengatur, jenis perbuatan pidana, mekanisme penyidikan, pembuktian, serta instansi yang berwenang menanganinya. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, pencucian uang, perpajakan, lingkungan […]

Kajian Yuridis Perbedaan Tindak Pidana Umum dan Khusus Beserta Contohnya  Read More »

Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus Beserta Contohnya

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan tersendiri mengenai unsur, prosedur penyidikan, pembuktian, hingga sanksi pidananya.  Di Indonesia, jenis tindak pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana perpajakan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus Beserta Contohnya Read More »

pengertian ajb

AJB: Pengertian Pihak dan Prosesnya

Akta Jual Beli: Pengertian, Fungsi, Proses, Syarat, dan Biayanya Transaksi jual beli tanah atau properti tidak cukup hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan maupun pembayaran antara penjual dan pembeli. Agar peralihan hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang sah, para pihak wajib memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu dokumen yang memiliki peran

AJB: Pengertian Pihak dan Prosesnya Read More »

hak roya

Hak Roya: Definisi, Proses dan Manfaatnya

Memahami Hak Roya: Definisi, Proses, dan Manfaatnya Bagi Pemilik Properti Memiliki properti merupakan pencapaian besar. Namun, memiliki sertifikat tanah saja belum menjamin semua urusan selesai, terutama jika properti pernah dijadikan jaminan pinjaman. Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah “roya”. Setelah melunasi KPR atau pinjaman lain, banyak orang mengira prosesnya sudah selesai. Namun, jika

Hak Roya: Definisi, Proses dan Manfaatnya Read More »

Cara Mengajukan Peninjauan Kembali

Cara Mengajukan Peninjauan Kembali

Sistem peradilan di Indonesia bertujuan menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Namun, putusan pengadilan dapat saja tidak mencerminkan fakta atau mengandung kekeliruan, misalnya karena munculnya fakta baru setelah putusan dijatuhkan atau kesalahan penerapan hukum oleh hakim. Jika hal ini terjadi, hukum menyediakan satu kesempatan terakhir untuk memperoleh keadilan melalui Peninjauan Kembali (PK). PK adalah upaya

Cara Mengajukan Peninjauan Kembali Read More »

Prosedur Permohonan Grasi Ke Mahkamah Agung

Prosedur Permohonan Grasi Ke Mahkamah Agung

Grasi merupakan salah satu hak istimewa presiden. Hak ini memberikan harapan baru bagi terpidana untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat grasi bukan sekadar pengampunan. Ini adalah mekanisme koreksi terakhir dalam sistem peradilan kita untuk memastikan keadilan yang substantif. Artikel ini akan memandu Anda memahami langkah-langkah prosedur permohonan grasi. Kita akan membahas

Prosedur Permohonan Grasi Ke Mahkamah Agung Read More »

cara membuat somasi

Bagaimana Cara Membuat dan Melayangkan Surat Somasi ?

  Somasi adalah peringatan tertulis kepada pihak yang dianggap melanggar hak atau kewajiban, seperti dalam kasus wanprestasi, penagihan utang, atau pelanggaran kontrak. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, somasi memberi kesempatan penyelesaian damai sebelum ke pengadilan. Somasi juga berfungsi sebagai bukti hukum dan mencerminkan itikad baik. Surat somasi harus mencantumkan identitas pihak, latar belakang masalah, dasar

Bagaimana Cara Membuat dan Melayangkan Surat Somasi ? Read More »

Apa Itu UU ITE? Penjelasan, Contoh Pelanggaran, dan Sanksi

UU ITE: Pengertian, Tujuan, Contoh Pelanggaran, Sanksi, dan Penerapannya di Indonesia Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang mengatur aktivitas digital di Indonesia. Aturan ini mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, hingga berbagai tindak pidana siber yang terjadi di internet. Perkembangan teknologi digital telah mengubah

Apa Itu UU ITE? Penjelasan, Contoh Pelanggaran, dan Sanksi Read More »

Pasal 368 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pemerasan

Tindak Pidana Pemerasan Menurut Pasal 368 KUHP: Unsur, Contoh Kasus, Sanksi, dan Upaya Hukum Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk menyerahkan uang, barang, hak, atau keuntungan tertentu melalui ancaman, kekerasan, atau tekanan yang melawan hukum. Dalam

Pasal 368 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Read More »

delik biasa dan delik aduan

Memahami Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa

Dalam hukum pidana, delik dibedakan menjadi dua kategori utama: delik aduan dan delik biasa. Perbedaan keduanya sangat memengaruhi proses penuntutan dan jalannya perkara pidana. Memahami perbedaan ini penting bagi praktisi hukum, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini membahas perbedaan antara delik aduan dan delik biasa, meliputi pengertian, contoh kasus,

Memahami Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa Read More »