Blog

Pengecekan merek sangat penting untuk menghindari penolakan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Langkah ini memastikan nama produk Anda belum dipakai oleh pihak lain. Kali ini kita akan membahas langkah persiapan sebelum mendaftarkan kekayaan intelektual. Pengecekan merek dagang dapat dilakukan dalam 8 tahapan terstruktur. Berikut adalah panduan selengkapnya. Proses dan Tahapan Pengecekan Merek 1. […]

Inilah Tugas dan Tanggung Jawab Legal Officer Perusahaan Jika Anda mengelola bisnis, Anda akan berhadapan dengan berbagai aturan hukum. Seorang legal officer adalah staf hukum internal yang memastikan operasional perusahaan Anda patuh hukum. Tugasnya meliputi penyusunan kontrak, pengurusan izin, hingga manajemen risiko. Dengan adanya legal officer, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis tanpa khawatir akan masalah

Prosedur Pengajuan Arbitrase BANI untuk Sengketa Binis Anda Proses arbitrase BANI terdiri dari delapan tahapan utama. Tahapan ini dimulai dari pendaftaran permohonan, penunjukan arbiter, pendaftaran perkara, hingga sidang dan putusan akhir. Semua prosedur diatur secara berdasarkan pedoman BANI. Proses ini memberikan kepastian hukum yang bersifat mengikat dan final bagi Anda. Sengketa bisnis tentu bisa menghambat

Gugatan Wanprestasi: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Cara Mengajukan, dan Contoh Kasus Wanprestasi merupakan salah satu sengketa perdata yang paling sering terjadi dalam hubungan bisnis maupun perjanjian pribadi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, pihak lainnya dapat mengalami kerugian secara finansial maupun hukum. Dalam kondisi tersebut, hukum perdata Indonesia memberikan

Prosedur mengajukan pailit merupakan langkah hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang melalui Pengadilan Niaga. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan oleh debitur atau kreditur, pembuktian sederhana di persidangan, hingga penunjukan kurator untuk mengurus boedel pailit guna melakukan pembagian aset secara adil kepada para kreditur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa utang piutang

Jika Anda investor asing, pasar Indonesia sangat menjanjikan. Namun, Anda wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku ketat. Mendirikan entitas resmi adalah langkah pertama yang paling penting. Anda perlu memahami prosedur hukumnya dengan sangat baik. Sistem OSS RBA kini membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Dengan begitu, bisnis Anda bisa segera beroperasi dengan aman. Apa yang Dimaksud

Perbedaan Advokat, Pengacara, dan Legal Officer: Pengertian, Tugas, Kewenangan, dan Karier Banyak masyarakat masih menganggap advokat, pengacara, dan legal officer sebagai profesi yang sama. Padahal, ketiganya memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut penting, terutama bagi individu maupun perusahaan yang membutuhkan layanan hukum sesuai kebutuhan. Secara umum, advokat

Sengketa perdata dapat terjadi dalam dunia bisnis maupun hubungan profesional. Jika konflik muncul, para pihak sering kali menghindari jalur pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan proses yang lebih tertutup. Proses ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bentuk penyelesaian non-litigasi ini. Pilihan utamanya meliputi arbitrase, mediasi, dan

Kegiatan pertambangan selalu memerlukan legalitas resmi dari pemerintah pusat atau daerah. Legalitas utama ini bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur regulasi pertambangan ini. Pelaku usaha wajib memahami prosedur pengajuan izin tambang. Hal ini berguna untuk mencegah sanksi pidana atau penyitaan aset. Panduan ini membahas prosedur pengajuan izin tambang secara lengkap.

Tindak pidana pemaksaan dapat diproses hukum melalui dua instrumen undang-undang. Berikut panduan lengkap mengenai status hukum tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Ketentuan pidana ini sebelumnya diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak pihak menilai ketentuan tersebut rawan memicu penafsiran ganda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus unsur pasal tersebut melalui Putusan