Your blog category
Penyerobotan tanah kerap terjadi dalam sengketa kepemilikan dan dapat menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik sah serta memicu masalah sosial seperti ketidakadilan dan konflik. Di Indonesia, penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Artikel ini membahas penyerobotan tanah, ketentuan […]
Dalam transaksi properti, peran notaris dan PPAT sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kelancaran proses hukum. Meskipun kedua profesi ini sering dianggap memiliki fungsi yang sama, mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Artikel ini akan membahas secara rinci perbedaan antara notaris dan PPAT, serta bagaimana kedua profesi ini dapat membantu
Tanah sebagai salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sering kali menjadi objek sengketa, baik antara individu, kelompok, maupun badan hukum. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik tanah adalah ketika sertifikat tanah yang dimilikinya dikuasai oleh pihak lain secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian materiil dan psikologis bagi
Sertifikat Tanah Dikuasai Orang Lain? Begini Cara Mengatasinya Read More »
Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen penting dalam transaksi jual beli properti atau tanah di Indonesia. AJB berfungsi sebagai bukti sah yang mengesahkan transaksi antara penjual dan pembeli, serta menjadi dasar perubahan status kepemilikan sesuai hukum. Pembuatan AJB merupakan tahapan wajib agar perubahan kepemilikan diakui secara legal. Artikel ini menjelaskan pengertian AJB, pihak-pihak yang terlibat,
Jika Anda ingin memulai bisnis dan membentuk perusahaan berbadan hukum, penting untuk memahami cara mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum karena memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Namun, mendirikan PT tidak hanya sekadar membuat nama usaha dan mulai berjualan. Terdapat proses
Cara Pendirian PT ( Perseroan Terbatas) dengan Benar Read More »
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan serius yang berdampak signifikan pada ekonomi dan sosial. Kejahatan ini bertujuan menyembunyikan asal usul uang hasil kegiatan ilegal dengan mengubah atau menyamarkan sifat uang agar tampak sah secara hukum. Di Indonesia, TPPU menjadi perhatian utama karena pengaruhnya terhadap perekonomian dan integritas sistem keuangan. Pemahaman mendalam tentang TPPU sangat
Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Definisi, Proses, dan Upaya Pencegahannya Read More »
Indonesia memiliki daya tarik yang besar bagi investor asing. Kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta dukungan pemerintah terhadap investasi membuat negara ini menjadi tujuan utama bagi perusahaan multinasional. Salah satu langkah awal untuk memulai usaha di Indonesia adalah dengan mendirikan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA). Tapi, bagaimana sebenarnya cara mendirikan PT
Perceraian adalah keputusan berat yang memerlukan persiapan matang. Proses hukum yang kompleks ini melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Artikel ini akan membantu Anda memahami seluruh proses pengajuan cerai di Indonesia. Dengan memahami prosedur yang tepat, Anda dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, persiapan yang baik akan membantu proses berjalan lebih lancar.
Untuk mendirikan CV, minimal harus ada dua Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pendiri: sekutu aktif yang mengelola dan sekutu pasif sebagai pemberi modal. Siapkan dokumen seperti KTP, NPWP, KK penanggung jawab, surat domisili, surat pernyataan KBLI, kontak perusahaan, serta surat kuasa jika diwakilkan. Ajukan nama CV ke Kemenkumham melalui sistem SABU dengan ketentuan tertentu, lalu
Dalam dunia korporasi, terutama di Indonesia, sering kali muncul pertanyaan tentang legalitas seorang komisaris perusahaan induk yang melakukan rangkap jabatan sebagai karyawan atau komisaris di anak perusahaan. Selain berkaitan dengan aspek hukum, hal ini juga erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik, potensi konflik kepentingan, dan pelaksanaan pengawasan yang efektif. Artikel ini akan membahas
Apakah Komisaris Perusahaan Induk Bisa Menjadi Karyawan di Anak Perusahaan? Read More »
