Aldred Junaidhi SH.M.H

Prosedur Pengajuan Gugatan Wanprestasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata  Prosedur pengajuan gugatan wanprestasi dalam penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dimulai dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan, tetapi harus diawali dengan memastikan adanya hubungan hukum yang sah, membuktikan terjadinya pelanggaran perjanjian, menyiapkan alat bukti, menyusun petitum yang tepat, hingga mengikuti proses persidangan dan mediasi sebagaimana diatur dalam hukum

Panduan Pendirian PT PMA di Indonesia: Syarat, Prosedur, dan Hal yang Perlu Dipersiapkan Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia tidak hanya sebatas membuat akta pendirian, tetapi juga harus memastikan bidang usaha terbuka untuk investasi asing, memenuhi persyaratan penanaman modal, memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, memenuhi perizinan berbasis risiko,

Perbedaan Advokat, Pengacara, dan Legal Officer: Pengertian, Tugas, Kewenangan, dan Karier Banyak masyarakat masih menganggap advokat, pengacara, dan legal officer sebagai profesi yang sama. Padahal, ketiganya memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut penting, terutama bagi individu maupun perusahaan yang membutuhkan layanan hukum sesuai kebutuhan. Secara umum, advokat

Sengketa perdata dapat terjadi dalam dunia bisnis maupun hubungan profesional. Jika konflik muncul, para pihak sering kali menghindari jalur pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan proses yang lebih tertutup. Proses ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bentuk penyelesaian non-litigasi ini. Pilihan utamanya meliputi arbitrase, mediasi, dan

Kegiatan pertambangan selalu memerlukan legalitas resmi dari pemerintah pusat atau daerah. Legalitas utama ini bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur regulasi pertambangan ini. Pelaku usaha wajib memahami prosedur pengajuan izin tambang. Hal ini berguna untuk mencegah sanksi pidana atau penyitaan aset. Panduan ini membahas prosedur pengajuan izin tambang secara lengkap.

Tindak pidana pemaksaan dapat diproses hukum melalui dua instrumen undang-undang. Berikut panduan lengkap mengenai status hukum tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Ketentuan pidana ini sebelumnya diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak pihak menilai ketentuan tersebut rawan memicu penafsiran ganda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus unsur pasal tersebut melalui Putusan