Gugatan Wanprestasi: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Cara Mengajukan, dan Contoh Kasus Wanprestasi merupakan salah satu sengketa perdata yang paling sering terjadi dalam hubungan bisnis maupun perjanjian pribadi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, pihak lainnya dapat mengalami kerugian secara finansial maupun hukum. Dalam kondisi tersebut, hukum perdata Indonesia memberikan […]
Prosedur mengajukan pailit merupakan langkah hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang melalui Pengadilan Niaga. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan oleh debitur atau kreditur, pembuktian sederhana di persidangan, hingga penunjukan kurator untuk mengurus boedel pailit guna melakukan pembagian aset secara adil kepada para kreditur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa utang piutang
Panduan Lengkap Prosedur Kepailitan Perusahaan di Indonesia Read More »
Jika Anda investor asing, pasar Indonesia sangat menjanjikan. Namun, Anda wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku ketat. Mendirikan entitas resmi adalah langkah pertama yang paling penting. Anda perlu memahami prosedur hukumnya dengan sangat baik. Sistem OSS RBA kini membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Dengan begitu, bisnis Anda bisa segera beroperasi dengan aman. Apa yang Dimaksud
Perbedaan Advokat, Pengacara, dan Legal Officer: Pengertian, Tugas, Kewenangan, dan Karier Banyak masyarakat masih menganggap advokat, pengacara, dan legal officer sebagai profesi yang sama. Padahal, ketiganya memiliki peran, kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut penting, terutama bagi individu maupun perusahaan yang membutuhkan layanan hukum sesuai kebutuhan. Secara umum, advokat
Sengketa perdata dapat terjadi dalam dunia bisnis maupun hubungan profesional. Jika konflik muncul, para pihak sering kali menghindari jalur pengadilan umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan proses yang lebih tertutup. Proses ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bentuk penyelesaian non-litigasi ini. Pilihan utamanya meliputi arbitrase, mediasi, dan
Kegiatan pertambangan selalu memerlukan legalitas resmi dari pemerintah pusat atau daerah. Legalitas utama ini bernama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur regulasi pertambangan ini. Pelaku usaha wajib memahami prosedur pengajuan izin tambang. Hal ini berguna untuk mencegah sanksi pidana atau penyitaan aset. Panduan ini membahas prosedur pengajuan izin tambang secara lengkap.
Prosedur Pengajuan Izin Tambang Sesuai Aturan Terbaru Read More »
Tindak pidana pemaksaan dapat diproses hukum melalui dua instrumen undang-undang. Berikut panduan lengkap mengenai status hukum tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Ketentuan pidana ini sebelumnya diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak pihak menilai ketentuan tersebut rawan memicu penafsiran ganda. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus unsur pasal tersebut melalui Putusan
Status Hukum Penghapusan Perbuatan Tidak Menyenangkan Read More »
Semua pasangan tentu mengharapkan rumah tangga yang harmonis. Namun, jika tidak ada jalan keluar dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, perceraian dapat dilakukan. Proses pemutusan hubungan perkawinan ini memerlukan tahapan administrasi yang jelas di pengadilan. Tahapan hukum tersebut bermuara pada penerbitan surat cerai. Dokumen legal ini menjadi bukti sah bahwa ikatan perkawinan telah resmi berakhir
Surat Cerai: Pengertian, Cara Mengurus, dan Contohnya Read More »
