Penyerobotan tanah kerap terjadi dalam sengketa kepemilikan dan dapat menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik sah serta memicu masalah sosial seperti ketidakadilan dan konflik. Di Indonesia, penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Artikel ini membahas penyerobotan tanah, ketentuan […]
Dalam transaksi properti, peran notaris dan PPAT sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kelancaran proses hukum. Meskipun kedua profesi ini sering dianggap memiliki fungsi yang sama, mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Artikel ini akan membahas secara rinci perbedaan antara notaris dan PPAT, serta bagaimana kedua profesi ini dapat membantu
Tanah sebagai salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sering kali menjadi objek sengketa, baik antara individu, kelompok, maupun badan hukum. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik tanah adalah ketika sertifikat tanah yang dimilikinya dikuasai oleh pihak lain secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan kerugian materiil dan psikologis bagi
Sertifikat Tanah Dikuasai Orang Lain? Begini Cara Mengatasinya Read More »
Memahami Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) sering kali digunakan dalam sengketa yang berkaitan dengan kerugian, pelanggaran hak, maupun kegagalan memenuhi kewajiban. Meski sama-sama dapat menjadi dasar gugatan perdata, keduanya memiliki unsur, dasar hukum, serta konsekuensi yang berbeda.
Perbedaan Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Read More »
Apakah Hutang Piutang Bisa Dipidanakan? Memahami Batas antara Wanprestasi dan Tindak Pidana Dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun dunia bisnis, sengketa hutang piutang merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, banyak kreditur beranggapan bahwa persoalan tersebut dapat langsung dilaporkan sebagai tindak pidana. Padahal, tidak semua hutang
Apakah Hutang Piutang Bisa Dipidanakan? Simak Penjelasannya! Read More »
Apakah Sah Menurut Hukum Indonesia? Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi hutang piutang sering dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa disertai perjanjian tertulis. Praktik ini umum terjadi dalam hubungan keluarga, pertemanan, maupun kerja sama bisnis yang telah terjalin lama. Meskipun terlihat sederhana, hutang piutang tanpa dokumen tertulis tetap memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.
