Perbedaan Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Pengertian, Dasar Hukum, Unsur, Contoh, dan Praktiknya di Pengadilan

Dalam sengketa perdata di Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan dua dasar gugatan yang paling sering digunakan. Keduanya sama-sama dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, tetapi memiliki dasar hukum, unsur, dan konsekuensi yang berbeda.

Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat menyebabkan gugatan ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), atau tidak memperoleh ganti rugi secara maksimal. Oleh karena itu, memahami perbedaan wanprestasi dan PMH sangat penting bagi individu, pelaku usaha, maupun praktisi hukum.

Apa Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum?

Perbedaan paling mendasar terletak pada sumber hubungan hukumnya.

Wanprestasi muncul karena adanya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum muncul karena adanya tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, meskipun sebelumnya tidak ada hubungan kontraktual.

Contohnya, vendor yang gagal mengirim barang sesuai kontrak dapat digugat karena wanprestasi. Sementara seseorang yang merusak properti milik orang lain tanpa hubungan kontrak sebelumnya dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Secara umum:

• Wanprestasi selalu berawal dari adanya perjanjian.
• PMH tidak memerlukan adanya perjanjian.
• Wanprestasi berfokus pada pelanggaran kewajiban kontraktual.
• PMH berfokus pada tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

Menurut Prof. Subekti, wanprestasi merupakan kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya berdasarkan suatu perikatan. Karena itu, gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan apabila terdapat hubungan hukum berupa perjanjian yang sah.

Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam beberapa ketentuan penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1238 KUHPerdata

Pasal ini mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan somasi atau peringatan resmi, atau apabila tenggat waktu pelaksanaan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian telah berakhir.

Pasal 1243 KUHPerdata

Pasal ini menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1266 KUHPerdata

Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam hukum perdata, wanprestasi tidak selalu berarti pihak yang terikat perjanjian sama sekali tidak menjalankan kewajibannya. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak melaksanakan prestasi hingga melaksanakan prestasi secara tidak sesuai dengan isi perjanjian. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk wanprestasi sangat penting karena akan menentukan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan.

1. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Bentuk wanprestasi yang paling jelas adalah ketika pihak yang berkewajiban tidak menjalankan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kondisi ini, debitur sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya meskipun telah tiba waktunya untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Pelanggaran seperti ini sering menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain karena tujuan utama dibuatnya perjanjian tidak tercapai sama sekali.

Contoh:

Sebuah perusahaan telah menerima pembayaran penuh dari pembeli sesuai ketentuan kontrak. Namun, setelah pembayaran diterima, perusahaan tidak pernah mengirimkan barang yang diperjanjikan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena kewajiban utama untuk menyerahkan barang tidak dilaksanakan.

2. Terlambat Melaksanakan Prestasi

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika kewajiban sebenarnya dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam banyak transaksi bisnis, waktu merupakan unsur yang sangat penting sehingga keterlambatan dapat menimbulkan kerugian meskipun prestasi akhirnya tetap diberikan.

Pada kondisi tertentu, keterlambatan dapat dianggap sama seriusnya dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terutama apabila tujuan perjanjian bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan.

Contoh:

Seorang kontraktor berkewajiban menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu enam bulan sesuai kontrak. Akan tetapi, proyek baru selesai tiga bulan setelah tenggat yang disepakati berakhir. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek dan menjadi dasar tuntutan wanprestasi.

3. Melaksanakan Prestasi Tidak Sesuai Perjanjian

Bentuk wanprestasi berikutnya terjadi ketika prestasi telah diberikan, tetapi tidak sesuai dengan isi atau spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam keadaan ini, debitur memang telah melaksanakan kewajibannya, namun hasil yang diberikan berbeda dari apa yang diperjanjikan.

Pelanggaran seperti ini sering ditemukan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, di mana kualitas, jumlah, atau spesifikasi teknis menjadi bagian penting dari perjanjian.

Contoh:

Seorang pemasok berjanji mengirim bahan baku dengan standar kualitas tertentu sebagaimana tercantum dalam kontrak. Namun, barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Meskipun barang telah diserahkan, pemasok tetap dapat dianggap melakukan wanprestasi karena prestasinya tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Melaksanakan Prestasi Secara Tidak Sempurna

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika kewajiban telah dilaksanakan, tetapi hasil pelaksanaannya mengandung cacat, kekurangan, atau tidak mampu memenuhi tujuan yang diharapkan dalam perjanjian. Bentuk ini sering disebut sebagai pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna.

Dalam praktik, kondisi ini memerlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan apakah kekurangan tersebut cukup signifikan sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

Contoh:

Sebuah proyek pembangunan berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, setelah bangunan digunakan, ditemukan kerusakan struktural yang serius akibat kesalahan konstruksi. Meskipun pekerjaan telah selesai, hasilnya tidak memenuhi standar yang diperjanjikan sehingga kontraktor dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Berbeda dengan wanprestasi, PMH tidak memerlukan adanya hubungan kontraktual antara pelaku dan pihak yang dirugikan.

Menurut Munir Fuady, PMH merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum untuk tidak merugikan orang lain, baik yang bersumber dari undang-undang, norma kesusilaan, maupun prinsip kepatutan dalam masyarakat.

Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal ini menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar utama gugatan PMH dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar gugatan PMH dapat dikabulkan, penggugat umumnya harus membuktikan lima unsur berikut.

Adanya Perbuatan

Perbuatan dapat berupa tindakan aktif maupun kelalaian.

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan:

• Peraturan perundang-undangan.
• Hak subjektif orang lain.
• Norma kesusilaan.
• Prinsip kepatutan dan kehati-hatian.

Adanya Kesalahan

Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Adanya Kerugian

Penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Adanya Hubungan Kausalitas

Harus terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami penggugat.

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Studi Kasus Wanprestasi

PT A menandatangani kontrak pengadaan mesin dengan PT B. Dalam kontrak disebutkan bahwa mesin harus dikirim paling lambat 30 hari setelah pembayaran dilakukan.

PT B menerima pembayaran penuh, tetapi tidak mengirim mesin hingga tiga bulan setelah tenggat berakhir.

Karena sengketa tersebut berawal dari pelanggaran kontrak yang telah disepakati, dasar gugatan yang tepat adalah wanprestasi.

Studi Kasus Perbuatan Melawan Hukum

Sebuah perusahaan membuang limbah secara tidak tepat sehingga merusak lahan pertanian milik warga sekitar.

Tidak terdapat hubungan kontrak antara perusahaan dan warga yang dirugikan.

Dalam kondisi ini, dasar gugatan yang tepat adalah perbuatan melawan hukum karena kerugian timbul akibat tindakan yang melanggar hak pihak lain.

Apakah Wanprestasi dan PMH Bisa Digabung dalam Satu Gugatan?

Pertanyaan ini sering muncul dalam praktik litigasi.

Pada prinsipnya, wanprestasi dan PMH merupakan dua dasar hukum yang berbeda. Jika tidak dirumuskan secara tepat, penggabungan keduanya dapat menyebabkan gugatan dianggap kabur (obscuur libel).

Namun dalam praktik tertentu, terdapat gugatan yang memuat argumentasi alternatif berdasarkan fakta yang sama. Karena itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan hubungan hukum yang sebenarnya terjadi.

Pandangan Mahkamah Agung

Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa wanprestasi dan PMH merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Jika sengketa muncul karena pelanggaran kontrak, maka dasar gugatan yang lebih tepat umumnya adalah wanprestasi.

Sebaliknya, apabila kerugian muncul akibat tindakan yang melanggar hukum di luar hubungan kontraktual, maka PMH dapat menjadi dasar gugatan yang relevan.

Oleh karena itu, identifikasi sumber kewajiban menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum mengajukan gugatan.

Analisis bagi Pelaku Usaha

Banyak sengketa bisnis sebenarnya dapat dicegah melalui kontrak yang jelas dan manajemen risiko hukum yang baik.

Kontrak yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, tenggat waktu, standar kualitas, klausul denda, serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat mengurangi potensi wanprestasi.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dapat membantu perusahaan menghindari gugatan PMH yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

FAQ

Apa perbedaan utama wanprestasi dan PMH?

Wanprestasi terjadi karena pelanggaran perjanjian, sedangkan PMH terjadi karena pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain.

Apakah PMH harus didahului oleh perjanjian?

Tidak. PMH dapat terjadi meskipun tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak.

Apakah wanprestasi selalu membutuhkan somasi?

Tidak selalu. Dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan secara tegas dalam kontrak, debitur dapat dianggap lalai tanpa somasi.

Mana yang lebih sulit dibuktikan, wanprestasi atau PMH?

Secara umum PMH memiliki beban pembuktian yang lebih kompleks karena penggugat harus membuktikan lima unsur sekaligus.

Apakah dalam PMH dapat dituntut kerugian immateriil?

Ya. Dalam praktik peradilan, gugatan PMH sering memuat tuntutan kerugian immateriil selain kerugian materiil.

Opini Penulis

Menurut saya, banyak pihak terlalu fokus pada kerugian yang dialami tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi sumber hubungan hukumnya. Padahal, keberhasilan gugatan sering kali ditentukan oleh ketepatan dalam memilih dasar hukum. Sebelum mengajukan gugatan, penting untuk memahami apakah kerugian tersebut muncul karena pelanggaran kontrak atau karena tindakan yang melanggar hukum. Analisis awal yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan perkara di pengadilan.

Kesimpulan

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua dasar gugatan yang berbeda dalam hukum perdata Indonesia. Wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran perjanjian, sedangkan PMH berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Memahami perbedaan keduanya sangat penting karena akan memengaruhi strategi hukum, pembuktian, jenis tuntutan, dan peluang keberhasilan gugatan di pengadilan.

Baca juga: Contoh MOU Kerjasama Bisnis: Format, Isi, dan Hal yang Wajib Dicantumkan

Apriyana. S.H

Apriyana S.H Adalah advokat dan juga kontributor di website Nobile Bureau, Keahlian menulisnya di tuangkan kedalam artikel di dalam website Nobile Bureau